Tuesday, January 14, 2020

Juknis PPDB RA dan Madrasah Tahun 2020

Juknis PPDB Tahun 2020 yang mengatur tentang Penerimaan Peserta Didik Baru untuk Raudlatul Athfal (RA) dan Madrasah (MI, MTs, MA, dan MAK) pada Tahun Pelajaran 2020/2021. Adalah Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 7265 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Pada Raudlatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan Tahun Pelajaran 2020/2021.

Juknis ini menjadi pedoman bagi RA dan Madrasah se Indonesia dalam melaksanakan PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021 agar berjalan secara obyektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi.

PPDB RA dan Madrasah Tahun 2020 diselenggarakan secara daring (online) maupun luring (manual).

Juknis PPDB

1. Jadwal Pelaksanaan PPDB RA dan Madrasah


Waktu pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru bagi RA dan Madrasah di tahun 2020 ini diatur dengan penjadwalan sebagai berikut:
  1. Bagi MAN Insan Cendekia (IC), MAN PK, dan MAKN; dilaksanakan pada 2 Januari sampai 7 Maret 2020;
  2. Bagi MI, MTs, MA Negeri maupun Swasta Berasrama; dilaksanakan pada 9 Maret sampai 5 Mei 2020;
  3. Bagi MA Reguler baik Negeri maupun Swasta; dilaksanakan pada 6 Mei sampai Juli 2020;
  4. Bagi MA Program Keterampilan baik Negeri maupun Swasta; dilaksanakan pada 6 Mei sampai Juli 2020;
  5. MTs Negeri dan Swasta; dilaksanakan pada 6 Mei sampai Juli 2020;
  6. MI Negeri dan Swasta; dilaksanakan pada 6 Mei sampai Juli 2020;
  7. RA; dilaksanakan pada 6 Mei sampai Juli 2020;
Khusus bagi MAN Insan Cendekia (MAN IC), MAN Program Keagamaan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri (MAKN), diatur secara lebih mendetail dalam Keputusan Ditjen Pendis Nomor 7264 Tahun 2019.

2. Persyaratan PPDB RA dan Madrasah


Untuk masing-masing jenjang, persyaratan penerimaan calon peserta didik baru pada RA dan Madrasah diatur sebagai berikut.

Pada Raudlatul Athfal, calon peserta didik baru berusia 4 - 5 tahun untuk kelompok A dan berusia 5 - 6 tahun untuk kelompok B. Usia ini dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.

Pada Madrasah Ibtidaiyah (MI), persyaratan calon peserta didik baru (kelas 1) adalah sebagai berikut:
  • calon peserta didik yang berusia 7 tahun (per 1 Juli) wajib diterima dengan mempertimbangkan batas daya tampung yang dimiliki madrasah
  • calon peserta didik yang berusia 6 tahun (per 1 Juli) dapat diterima dengan mempertimbangkan batas daya tampung yang dimiliki madrasah
  • calon peserta didik yang berusia kurang dari 6 tahun namun memiliki kecerdasan atau bakat istimewa atau kesiapan belajar, dapat diterima yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
Pada Madrasah Tsanawiyah (MTs), persyaratan calon peserta didik baru (kelas 7) adalah sebagai berikut:
  • berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan
  • memiliki ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar) MI/SD/Program Paket A/Program Kesetaraan Pada Ponpes Salafiyah Tingkat Ula atau yang sederajat
  • Khusus bagi calon siswa baru dari sekolah luar negeri wajib mendapatkan Surat Keterangan Kesetaraan Ijazah dari Kemenag atau Kemdikbud

Pada Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), persyaratan calon peserta didik baru (kelas 10) adalah sebagai berikut:
  • berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan
  • memiliki ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar) MTs/SMP/Program Paket B/Program Kesetaraan Pada Ponpes Salafiyah Tingkat Wustho atau yang sederajat
  • memiliki SHUN MTs/SMP/Program Paket B/Program Kesetaraan Pada Ponpes Salafiyah Tingkat Wustho atau yang sederajat. Khusus bagi calon peserta didik dari MTs, memiliki SHUAMBN, Bagi calon peserta didik dari luar negeri dapat dikecualikan apabila di negara tersebut tidak menerbitkan hasil ujian nasional.
  • Khusus bagi calon siswa baru dari sekolah luar negeri wajib mendapatkan Surat Keterangan Kesetaraan Ijazah dari Kemenag atau Kemdikbud

3. Download Juknis PPDB RA dan Madrasah Tahun 2020


Bagi RA dan Madrasah yang akan menyelenggarakan penerimaan peserta didik baru Tahun Pelajaran 2020/2021 perlu membaca dan memahami Juknis PPDB RA dan Madrasah Tahun 2020 sebagaimana dalam Keputusan Ditjen Pendis Nomor 7265 Tahun 2019. Pun bagi orangtua siswa dan pihak-pihak berkempentingan lainnya.

Untuk itu silakan unduh regulasi ini pada tautan di bawah ini.
  • Keputusan Ditjen Pendis Nomor 7264 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Pada Raudlatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan Tahun Pelajaran 2020/2021 (UNDUH FILE - 6 MB)

Tentunya, dengan berpegang pada Juknis PPDB RA dan Madrasah Tahun 2020, pelaksanaan PPDB akan berlangsung dengan lebih obyektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi.

Monday, January 13, 2020

Beban Kerja dan Ekuivalensi Guru Berdasar KMA 890 Tahun 2019

KMA Nomor 890 Tahun 2019 menjadi regulasi terbaru terkait dengan pedoman pemenuhan beban kerja dan ekuivalensi guru madrasah. Keputusan Menteri Agama ini menggantikan KMA Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemenuhan Beban Kerja Guru Madrasah yang Bersertifikat Pendidik. Meski selama beberapa tahun terakhir, terkait beban kerja dan ekuvalensi guru bersertifikat lebih mengacu pada Juknis Penyaluran TPG yang diterbitkan setiap tahunnya.

Sehingga terkadang, antar tahun terdapat perubahan ekuivalensi tugas tambahan guru, yang menjadi dasar penghitungan beban kerja guru bersertifikat pendidik.

Dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 890 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru Madrasah yang Bersertifikat Pendidik ini bisa menjadi acuan yang pasti dalam penghitungan beban kerja guru madrasah. Sehingga tiap tahunnya tidak lagi terdapat penghitungan yang berubah-ubah dalam Juknis TPG yang dikeluarkan.

Baca: Membedah Permendikbud No. 16 Tahun 2019 Tentang Linieritas

Beban Kerja dan Ekuivalensi Guru

1. Beban Kerja Guru Bersertifikat Pendidik


KMA Nomor 890 tahun 2019 ini mengupas tuntas tentang beban kerja guru. Baik guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling/konselor, guru yang diberi tugas sebagai kepala madrasah, maupun guru dengan tugas tambahan dan guru dengan tugas tambahan lain.

Adapun beban kerja guru yang bersertifikat pendidik, ditetapkan sebagai berikut:

  1. Guru Kelas, beban kerjanya adalah satu kelas yang menjadi tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran seluruh mata pelajaran di kelas tertentu pada RA dan MI, kecuali mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan dan mata pelajaran rumpun agama dan Bahasa Arab.
  2. Guru Mata Pelajaran memiliki beban kerja paling sedikit 24 jam tatap muka (JTM) dan paling banyak 40 JTM perminggu, baik pada satu atau lebih satuan pendidikan.
  3. Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor dengan beban kerja mengampu pembimbingan dan konseling pada sedikitnya lima rombongan belajar pertahun, baik pada satu atau lebih satuan pendidikan.
  4. Kepala Madrasah, adalah guru yang diberi tugas sebagai kepala madrasah memiliki ekuivalen beban kerja 24 JTM.
  5. Guru dengan Tugas Tambahan dan guru dengan Tugas Tambahan Lain, memiliki ekuivalen dengan beban kerja yang bervariasi.

2. Ekuivalensi Guru dengan Tugas Tambahan


Guru dapat diberikan tugas tambahan yang mana dihitung sebagai ekuivalen dengan jam tatap muka. Tugas tambahan di sini meliputi Wakil Kepala Madrasah, Koordinator Bidang Pendidikan MI, Ketua Program Keahlian MAK, Kepala Perpustakaan, Kepala laboratorium, Kepala Bengkel atau Kepala Unit Produksi MAK, Pembina Asrama, dan Guru Pembimbing Khusus (Madrasah Inklusi).

Masing-masing tugas tambahan tersebut di atas, ekuivalen dengan 12 jam tatap muka, keculai untuk Guru Pembimbing Khusus pada Madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi yang diakui ekuivalen dengan 6 JTM.

Khusus bagi Wakil Kepala Madrasah yang bersertifikat pendidik sebagai Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor, ekuivalen dengan membimbing tiga rombongan belajar.

3. Ekuivalensi Guru dengan Tugas Tambahan Lain


Tugas tambahan lain yang dimaksud dalam KMA Nomor 890 tahun 2019 tentang Pedoman Pemenuhan Beban Kerja Guru Madrasah yang Bersertifikat Pendidik ini meliputi:
  1. Wali Kelas, ekuivalen dengan 6 JTM
  2. Pembina Organisasi Siswa Intra Madrasah (OSIM), ekuivalen dengan 6 JTM
  3. Pembina Ekstrakurikuler, ekuivalen dengan 6 JTM
  4. Koordinator Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) / Penilaian Kinerja Guru (PKG), ekuivalen dengan 6 JTM
  5. Koordinator Bursa Kerja (BKK), ekuivalen dengan 2 JTM
  6. Guru Piket, ekuivalen dengan 1 JTM
  7. Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LPS-P1), ekuivalen dengan 1 JTM
  8. Penilai Kinerja Guru, ekuivalen dengan 2 JTM
  9. Pengurus Organisasi/Asosiasi Profesi Guru, ekuivalen dengan 3 JTM (tingkat nasional), 2 JTM (tingkat provinsi), dan 1 JTM (tingkat kabupaten).
  10. Pembina ko-kurikuler, ekuivalen dengan 2 JTM

4. Tabel Ekuivalensi Tugas Tambahan Guru


Untuk lebih jelasnya, silakan simak tabel ekuivalensi tugas tambahan guru sebagai berikut:

A. Guru dengan tugas Kepala Madrasah

Tugas Ekuivalensi
Kepala Madrasah 24 JTM

B. Guru dengan Tugas Tambahan

Tugas Tambahan Ekuivalensi Ketentuan
Wakil Kepala Madrasah pada MTs/MA/MAK 12 JTM 1-3 Rombel 1 org Waka,
4-6 Rombel 2 org Waka,
7-9 Rombel 3 org Waka,
>10 Rombel 4 org Waka
Koordinator Bidang Pendidikan MI 12 JTM 1-6 Rombel 1 org korbid,
7-12 Rombel 2 org korbid,
13-18 Rombel 3 org korbid,
>19 Rombel 4 org korbid,
Ketua Program Keahlian pada MAK 12 JTM Sejumlah program keahlian di Madrasah tersebut
Kepala Perpustakaan MI/MTs/MA/MAK 12 JTM
Kepala Laboratorium MTs/MA/MAK 12 JTM Jenjang MTs hanya 1 orang
Jenjang MA/Mak sejumlah Laboratorium dan program keahlian
Kepala Bengkel atau Unit produksi MAK 12 JTM Sejumlah bengkel atau unit produksi di madrasah tersebut
Pembina Asrama 12 JTM Pada madrasah negeri dengan rasio peserta didik 1:50
Pada madrasah swasta dengan rasio peserta didik 1:75
Pembimbing khusus pada madrasah Inklusi 6 JTM

C. Guru dengan Tugas Tambahan Lain

Tugas Tambahan Lain Ekivalensi Ketentuan
Wali Kelas 6 JTM 1 guru /kelas /tahun
Pembina Organisasi Intra Madrasah (OSIM) 6 JTM 1 guru /madrasah /tahun
Pembina Ekstrakurikuler 6 JTM 1 guru /ekstrakurikuler /kegiatan /minggu dengan minimal 15 peserta didik
Koordinator program pengembangan keprofesian berkelanjutan (PPKB)/Penilaian kinerja guru (PKG) 6 JTM 1 guru /madrasah /tahun
Koordinator bursa kerja khusus (BKK) pada MAK 2 JTM 1 guru /madrasah /tahun
Guru piket 1 JTM 1 guru /hari /minggu,
1-6 rombel 1 guru piket /hari,
7-12 rombel 2 guru piket /hari,
13-18 rombel 3 guru piket /hari,
>19 rombel 4 guru piket /hari
Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-P1) 1 JTM 1 guru /madrasah
Penilaian kinerja Guru (PKG) 2 JTM 1 guru /madrasah /5-10 guru
Pengurus organisasi atau asosiasi guru 1-3 JTM Tingkat Nasional 3 JTM,
Tingkat Provinsi 2 JTM,
Tingkat Kabupaten 1 JTM,
1 guru /jabatan /tahun
Pembina Ko-Kurikuler 2 JTM 1 guru /ko-kuikuler /kegiatan dengan minimal 15 peserta didik


5. Unduh KMA Nomor 890 Tahun 2019


Untuk memahami secara menyeluruh dan mendalam, silakan baca dan mempelajari Keputusan Menteri Agama Nomor 890 Tahun 2019 ini. Untuk mengunduhnya, sila klik tautan di bawah.

  • KMA No. 890 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemenuhan Beban Kerja Guru Madrasah yang Bersertifikat Pendidik (UNDUH FILE, 42 MB)

Dengan telah diterbitkannya KMA No. 890 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemenuhan Beban Kerja Guru Madrasah yang Bersertifikat Pendidik ini tentu akan memperjelas beban kerja dan ekuivalensi guru madrasah. Terutama dalam penyusunan pembagian tugas guru setiap tahunnya.

Sunday, January 12, 2020

Juknis BOP RA dan BOS Madrasah Tahun 2020

Berbeda dengan tahun sebelumnya, petunjuk teknis (juknis) BOP RA dan BOS Madrasah tahun ini dibuat menyatu dalam satu produk regulasi. Sebelumnya diterbitkan juknis tersendiri masing-masing untuk Bantuan Operasional Pendidikan Raudlatul Athfal (BOP RA) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk madrasah.

Adalah Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7330 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pendidikan Pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2020.

Sesuai namanya, Juknis BOP RA dan BOS Madrasah ini merupakan pedoman pengelolaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Pendidikan dan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2020, baik bagi Tim Pengendali dan Pengelola Bantuan di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Satuan Pendidikan Raudlatul Athfal (RA) dan Madrasah (MI, MTs, MA, dan MAK).

Juknis BOP dan BOS 2020

Bantuan Operasional Pendidikan Raudlatul Athfal atau biasa disebut BOP RA adalah program pemerintah pusat dalam penyediaan pendanaan biaya operasi personalia dan nonpersonalia bagi seluruh Raudlatul Athfal se Indonesia. Sumber dananya berasal dari alokasi dana Pemerintah Pusat.

Pund dengan Bantuan Operasional Sekolah atau biasa disingkat dengan BOS. BOS Madrasah adalah program pemerintah dalam penyediaan pendanaan biaya operasi personalia dan nonpersonalia bagi satuan pendidikan madrasah yang dananya bersumber dari alokasi dana Pusat.

1. Mengalami Kenaikan Nominal


Penyaluran BOP RA maupun BOS Madrasah telah berlangsung beberapa tahun. Namun pada penyaluran di tahun anggaran 2020 ini, baik BOP RA maupun BOS Madrasah mengalami kenaikan nominal bantuan.

Jika pada tahun sebelumnya (Juknis BOP RA 2019) besaran dana yang diterima masih sama yakni dihitung berdasarkan jumlah siswa RA dengan besaran Rp.300.000 persiswa pertahun, maka pada tahun anggaran 2020 ini setiap RA akan menerima Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) perpeserta didik pertahun.

Untuk BOS Madrasah pun mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya (Juknis BOS 2019), masing-masing jenjang Rp.100.000. BOS MI yang semula Rp.800.000 naik menjadi Rp.900.000 persiswa pertahun. BOS MTs naik dari Rp.1.000.000 menjadi Rp.1.100.000 persiswa pertahun. Dan BOS MA dan MAK ikut mengalami kenaikan dari semula Rp.1.400.000 menjadi Rp.1.500.000 persiswa pertahun.

Kenaikan besaran dana BOP RA dan BOS Madrasah ini tentunya menjadi kabar yang menggembirakan bagi setiap Raudlatul Athfal dan Madrasah.

Terkait besaran dana yang diterima ini dapat disimak dalam Juknis BOP RA dan BOS Madrasah Bab I Poin C Butir C tentang Satuan Biaya BOP dan BOS.

2. Download Juknis BOP RA dan BOS Madrasah 2020


Sedang terkait mekanisme penerima, mekanisme penyaluran dan pencairan dana BOP dan BOS, ketentuan penggunaan dana, hingga pelaporan tidak terlalu banyak perubahan yang siginifikan.

Meski demikian bagi pemangku kebijakan terkait BOP RA dan BOS Madrasah di semua tingkat, terutama bagi Raudlatul Athfal dan Madrasah penerima, perlu untuk mendalami dan memahami Juknis BOP RA dan BOS Madrasah Tahun Anggaran 2020 ini dengan seksama. Termasuk contoh berbagai form pelaporan yang dibutuhkan.

Untuk mencermati keseluruhan SK Ditjen Pendis Nomor 7330 Tahun 2020 ini silakan unduh secara gratis pada tautan di bawah ini.

  • SK Ditjen Pendis Nomor 7330 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pendidikan Pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2020 (UNDUH FILE)

Dengan mencermati dan memahami Juknis BOP RA dan BOS Madrasah 2020 sebagaimana lampiran SK Ditjen No. 7330 Tahun 2020 diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan bantuan.

Thursday, January 9, 2020

5 Urutan Langkah Pengisian PDUM MI, MTs, dan MA

5 urutan langkah dalam pengisian PDUM bagi MI, MTs, dan MA ini merupakan urutan langkah dan tata cara pengisian Aplikasi Pangkalan Data Ujian Madrasah (PDUM) yang harus dikerjakan oleh setiap madrasah. Bahkan dalam soft copy panduan pengerjaan yang diterima oleh Ayo Madrasah, ditekankan kelima langkah tersebut harus dikerjakan secara urut. Jika tidak urut, ancamannya akan bermasalah.

Pangkalan Data Ujian Madrasah atau PDUM adalah aplikasi daring untuk pendataan dan pelaksanaan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN). Pengisian PDUM ini wajib dilakukan oleh seluruh madrasah yang menyelenggarakan Ujian Akhir Madrasah, baik pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), maupun Madrasah Aliyah (MA).

Aplikasi PDUM ini dapat diakses melalui alamat http://sikurma.kemenag.go.id/pdum/ atau http://pdum.argocipta.com/

PDUM

Untuk dapat mengakses aplikasi pendataan UAMBN ini, setiap madrasah harus memiliki akun yang terdiri atas username dan password. Username ini dapat diperoleh dari Kanwil Kemenag Provinsi melalui Penma Kabupaten/Kota masing-masing. Prosedur di masing-masing Kabupaten/Kota bisa jadi berbeda. Ada yang mensyaratkan datang langsung namun ada juga yang lewat isian online.

Dalam melakukan pengisian dan pengerjakan PDUM, sebagai mana ditegaskan dalam Beranda PDUM, terdiri atas lima langkah yang meliputi: melengkapi data Proktor, melengkapi data madrasah, upload data siswa, pengecekan data siswa, dan cetak kartu.

Berikut ini kelima langkah pengisian PDUM.

1. Langkah Pertama, Lengkapi Data Proktor


Menu melengkapi data proktor bisa diakses dari daftar langkah-langkah di beranda PDUM ataupun melalui menu "Data Pengguna"

PDUM Halaman Pengguna

Dalam menu Kelola Data Pengguna ini terdapat tiga submenu yang terdiri atas Personal Info, Dokumen/Foto, dan Ubah Password. Ketiganya terdapat di pojok kanan atas halaman Data Pengguna.

Upload foto dengan file berformat jpg atau png dengan ukuran yang tidak terlalu besar.

Sedangkan password, disarankan untuk melakukan perubahan password  yang diberikan Kab/Kota dengan menggunakan passwordyang mudah diingat.

2. Langkah Kedua, Lengkapi Data Madrasah


Langkah berikutnya yang harus dikerjakan adalah melengkapi data madrasah. Halaman ini dapat diakses melalui link yang terdapat di beranda PDUM atau melalui menu "Data Madrasah" yang ada di samping kiri halaman.

Data pada halaman ini meliputi:
  • Data Umum
    • NPSN : Pastikan benar dan tidak boleh duplikat
    • NSM : Pastikan benar dan tidak boleh duplikat
    • Nama Madrasah :
      • Penulisan nama madrasah menggunakan format huruf kapital pada huruf pertama tiap kata dan selainnya huruf kecil
      • Akronim MI, MTs, MA tidak boleh dipanjangkan
      • Untuk madrasah negeri ditulis "Negeri" tidak boleh disingkat "N"
    • Kecamatan dan Kelurahan : Jika pilihan tidak tersedia, segera hubungi admin Kabupaten/Kota
    • Logo Madrasah : Gambar berformat JPG atau PNG
  • Pelaksanaan UAMBN 2019/2020
    • Metode UAMBN : Pilih UAMBN-BK atau UAMBN-KP sesuai ketetapan Kabupaten/Kota atau Kanwil Kemenag
    • Status Pelaksanaan : Dengan ketentuan:
      • Mandiri / Penyelenggara jika:
        • Sudah terakreditasi
        • Memiliki infrastruktur sendiri
        • Boleh tidak memiliki infrastruktur jika pelaksanaan ujian menumpang di madrasah beda jenjang atau sekolah umum (contoh: MTs menumpang di MA, SMP, SMA, atau SMK)
      • Menumpang, jika:
        • Sudah terakreditasi
        • Tidak memiliki infrastruktur dan pelaksanaan ujian menumpang ke madrasah penyelenggara yang sama jenjangnya.
      • Bergabung, jika:
        • Belum terakreditasi
      • Jika diisi Menumpang atau Bergabung maka akan muncul kolom Madrasah Pelaksana.
  • Data Kepala Madrasah
  • Data Operator Madrasah (Proktor)

Kolom dengan tanda bintang (*) merah, wajib diisi. Setelah semua data terisi dengan benar, klik tombol Simpan yang ada di pojok kanan bawah.

3. Langkah Ketiga, Upload Data Siswa


Setelah kedua langkah di atas sukses, kini lakukan langkah ketiga, mengunggah data siswa peserta Ujian Akhir Madrasah.

Upload siswa dapat menggunakan template excel yang sebelumnya telah diisi. Template ini dapat diunduh dengan mengklik menu Peserta UAMBN >> Upload Peserta >> Tambah Baru >> Perhatian. Atau bisa langsung dengan alamat: http://cdn.uambn1.argocipta.com/format/StudentUploadUAMBN.xlsx

Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan terkait dengan pengisian template siswa adalah sebagai berikut:

  1. Data siswa harus sesuai dengan akta kelahiran dan/ atau ijazah sebelumnya
  2. Tidak boleh mengubah format/extensi excel (harus tetap xlsx)
  3. Tidak boleh mengubah urutan kolom, baris
  4. Tidak boleh melakukan pemformatan pada cell excel
  5. Tidak diperbolehkan mengggunakan spasi di awal, karakter tanda petik ('), tanda titik koma (;), titik dua (:), dan karakter lainnya
  6. Nama file excel boleh di-rename tetapi harus tanpa spasi dan tanpa karakter seperti tanda petik, titik dua, dll

PDUM Template Upload Siswa

Cara pengisian templat upload siswa PDUM:
  1. Nomor Urut : Diisi dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Setiap siswa dalam satu madrasah harus memiliki nomor urut yang berbeda
  2. NSM : Tanpa spasi tanpa tanda petik dan karakter lainnya
  3. NISN : Sesuai NISN yang resmi. Tanpa spasi tanpa tanda petik dan karakter lainnya. Jika tidak memiliki NISN diisi dengan "NSM + Nomor Urut"
  4. Nama : Dengan huruf kapital semua
  5. Rombel : Diisi dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya, sesuai rombelnya
  6. Jenis Kelamin : L atau P
  7. Tempat Lahir : Huruf pertama kapital
  8. Tanggal Lahir : Dengan format YYYY-MM-DD dan tanpa tanda petik dan karakter lainnya
  9. NISM : Diisi dengan NIS Emis (18 digit)
  10. Agama : Huruf pertama Kapital
  11. Nama Orangtua /Wali : Huruf pertama perkata Kapital
  12. Sesi : Diisi dengan sesi siswa menyesuaikan pada masing-masing server melekat pada pelaksanaan UAMBN-BK sampai ujian berakhir. Ditulis dengan angka 1, 2, maksimal 3. (tanpa angka 0 di depan). Dan bagi yang UAMBN-KP, dikosongi
  13. Server : Diisi dengan ruang server siswa pada saat nanti ujian sesuai dengan riil ketersediaan server UAMBNBK pada waktu pelaksanaan sampai dengan ujian berakhir. Ditulis dengan angka 1, 2, 3, 4, ... dst (tanpa angka 0 di depan). Dan bagi yang UAMBN-KP, dikosongi
  14. Jurusan : Bagi MI dan MTs dikosongi. Bagi MA sesuai pemintan siswa dengan huruf kapital semua (IPA, IPS, BAHASA, KEAGAMAAN)

Waktu upload data Peserta UAMBN melalui PDUM diatur dengan penjadwalan sebagai berikut :
  1. Senin : Madrasah di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulwesi, dan DKI Jakarta
  2. Selasa : Madrasah di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Banten, dan DI Yogyakarta
  3. Rabu : Madrasah di wilayah Jawa Barat
  4. Kamis : Madrasah di wilayah Jawa Tengah
  5. Jumat : Maaaaaadrasah di wilayah Jawa Timur
Selain pada jadwal tersebut di atas, madrasah hanya dapat menggunakan fitur tambah dan edit data siswa.

4. Langkah Keempat, Pengecekan Data Siswa


Setelah berhasil mengupload data Peserta UAMBN, silakan lakukan pengecekan data siswa yang terlah diunggah. Pengecekan dapat dilakukan dengan membuka menu Peserta UAMBN >> Data Siswa.

Jika terdapat kesalahan data peserta atau belum lengkap, lakukan perbaikan pada template excel dan lakukan upload ulang.

Pada apliaksi PDUM terdapat menu upload photo peserta secara kolektif. Upload photo siswa tidak menjadi kewajiban dan disarankan untuk dilewati saja. Dalam petunjuk yang beredar disebutkan bahwa Upload Photo Peserta tidak wajib, hanya digunakan untuk Kartu Peserta Ujian, tidak sampai dengan penerbitan SHUAMBN.

5. Langkah Kelima, Cetak Kartu Peserta


Khusus untuk langkah kelima ini dapat diabaikan. Bahkan disarankan tidak dilakukan. Karena bagi MTs dan MA yang melaksanakan UAMBN-BK, sebaiknya mencetak kartu peserta melalui VDI UAMBN saja. Hal ini untuk memastikan validnya username dan password peserta.

Petunjuk pengisian PDUM dalam format PDF dapat diunduh DI SINI

Demikian lima langkah yang harus dilakukan dalam aplikasi PDUM jenjang MI, MTs, maupun MA. Jika dalam mengikuti kelima langkah tersebut terdapat kendala, silakan sampaikan di kolom komentar.

Tuesday, January 7, 2020

Panduan Cara Mengerjakan E-Manja dan Solusi Permasalahan

Artikel ini akan membahas tuntas tentang panduan dan tata cara mengerjakan E-Manja. Selain itu juga beberapa kasus dan permasalahan yang terjadi dalam pengisian E-Manja, serta tentunya solusi atas permasalahan tersebut. Sebagaimana tahun sebelumnya, Ditjen Pendis, masih menggunakan Emis Manajemen UN atau lebih dikenal sebagai E-Manja untuk membantu sinkronisasi data siswa calon peserta ujian dengan aplikasi PDUN milik Kemdikbud.

Dalam aplikasi E-Manja ini, madrasah bisa mengecek dan memperbaiki data siswa calon peserta Ujian Nasional. Karena merupakan bagian dari Emis Madrasah, data yang disajikan diambilkan langsung dari Emis Madrasah. Dan sesuai fungsinya, jika terdapat data yang salah, madrasah dapat mengeditnya langsung di aplikasi E-Manja yang tentunya lebih ringan dan cepat dibandingkan dengan induknya, Emis Madrasah.

Meski demikian terdapat beberapa data yang tidak bisa diedit melalui E-Manja. Diantaranya adalah nama, tempat tanggal lahir, dan NISN siswa. Ketiganya memerlukan aplikasi lain yang juga tersinkronkan dengan E-Manja yakni VervalPD.

E-Manja

Berikut adalah panduan lengkap cara mengerjakan, mengisi, dan mengedit data siswa melalui aplikasi E-Manja. Hal-hal apa saja yang musti dilakukan agar data valid dan proses sinkronisasi dengan aplikasi PDUN berjalan lancar.

1. Login ke E-Manja


Halaman Emis Manajamen UN atau E-Manja dapat diakses melalui alamat http://emispendis.kemenag.go.id/e-manja atau http://emisdep.kemenag.go.id/e-manja/ . Setelah terbuka halaman awal E-Manja silakan akun (username dan password) emis yang dimiliki.

Jika menjumpai permasalahan tidak bisa login atau lupa password emis, silakan hubungi admin Emis di Penma Kabupaten/Kota untuk melakukan aktivasi ulang akun emis.

2. Lengkapi Data Kelembagaan


Setelah berhasil masuk ke akun E-Manja, jangan lupa untuk melengkapi data kelembagaan yang tersedia.

Caranya, klik menu Kelembagaan yang ada di sidebar sebelah kiri. Kemudian isi dan lengkapi data kelembagaan yang meliputi:

  1. Nama Kepala Madrasah
  2. Nomor Telpon
  3. NIP Kepala Madrasah
  4. Informasi Jurusan yang diselenggarakan (khusus bagi Madrasah Aliyah)
Edit Kelembagaan E-Manja

Setelah melengkapi data-data tersebut jangan lupa untuk mengklik tombol simpan di pojok kanan bawah agar perubahan yang dilakukan tersimpan oleh sistem.

3. Cek Rombel


Kesalahan data rombel bisa mengakibatkan data siswa tidak tersinkronkan ke aplikasi PDUN. Karena itu, pastikan untuk mengecek ulang dan memastikan data rombel telah benar. Untuk mengecek data rombel caranya adalah:
  1. Klik menu PDUN hingga terbuka daftar submenu
  2. Klik submenu Rombel
  3. Akan ditampilkan daftar rombel di madrasah tersebut.
  4. Rombel yang tidak aktif akan ditandai dengan blok warna coklat
  5. Pastikan data tingkat, nama ruangan, nama rombel, kurikulum, jurusan, dan bahasa sudah benar.
  6. Jika terdapat kesalahan lakukan edit dengan cara mengklik logo detail pada kolom Aksi
  7. Lakukan perubahan yang diperlukan, termasuk merubah status rombel dari Aktif menjadi  Non-Aktif atau sebaliknya.
  8. Jika sudah, klik menu Simpan

3. Cek Calon Peserta Ujian


Menu utama dalam E-Manja adalah data calon peserta ujian ini. Data peserta ini yang nantinya akan disinkronkan ke aplikasi PDUN. Karena itu pastikan data-data yang tertera sudah benar.

Untuk mengakses data peserta ujian caranya adalah:
  1. Klik menu PDUN jika daftar submenu belum muncul
  2. Klik submenu Peserta Didik
  3. E-Manja akan menampilkan daftar dan data siswa kelas tingkat terakhir yang akan menjadi calon peserta ujian
  4. Cek setiap data dan pastikan kebenarannya
  5. Kolom kebutuhan khusus diisi dengan kode A untuk Tuna Netra, B = Tuna Rungu, C = Tuna Grahita, D = Tuna Daksa, E = Tuna Laras, J = Bakat Luar Biasa, dan K = Sulit Belajar. Jika tidak memiliki kebutuhan khusus, biarkan kosong.
  6. Untuk jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI), data Nomor Peserta Ujian, Nomor Seri SKHUN, dan Nomor Seri Ijazah dibiarkan kosong
  7. Untuk melakukan pengeditan, klik logo kaca pembesar pada kolom Aksi, hingga terbuka halaman detail data siswa. Setelah melakukan perbaikan, klik Simpan.
  8. Jika terdapat siswa ganda atau bukan siswa tingkat akhir, dapat dilakukan penghapusan dengan cara mengklik tombol kotak sampah yang ada di kolom Aksi
  9. Jika terdapat siswa yang belum masuk dalam daftar, lakukan pencarian siswa dan tambahkan dengan menggunakan submenu Sinkron Data Emis

E-Manja Detail Siswa


4. Menambahkan Siswa yang Belum Masuk Calon Peserta UN


Jika dalam daftar calon peserta UN (pada menu Peserta Didik) terdapat siswa yang belum masuk, dapat dilakukan penambahan siswa dengan dua ketentuan. Pertama, jika dalam data emis sudah masuk sebagai siswa madrasah tersebut tetapi berada di tingkat kelas lain, silakan lakukan sinkronisasi dengan menuSinkron Data Emis ini.

Kedua, jika belum masuk dalam data base Emis, madrasah harus menghubungi admin Emis Kabupaten/Kota untuk memasukkannya sebagai peserta ujian. Tentu, madrasah harus menyiapkan data-data pendukung sebagai bukti kelayakan siswa tersebut sebagai calon peserta UN.

Untuk menarik data siswa yang belum masuk ke kelas akhir, langkah-langkahnya adalah:

  1. Klik menu PDUN jika daftar submenu belum muncul
  2. Klik submenu Sunkron Data Emis
  3. Masukkan nama siswa (minimal 3 karakter) pada kolom yang terdia di bagian bawah
  4. Pilih Kelas
  5. Klik tombol Cek Data
  6. Tampil data siswa yang dicari
  7. Jika cocok, klik tombol Konfirmasi pada kolom Aksi
Siswa yang ditambahkan akan masuk ke daftar siswa di menu Peserta Didik

5. Jika Terdapat Kesalahan Nama dan Tempat Tanggal Lahir


Perbaikan atau perubahan data nama siswa dan tempat tanggal lahir siswa tidak dapat dilakukan melalui aplikasi E-Manja. Untuk dapat merubah atau memperbaiki harus menggunakan aplikasi Verval Peserta Didik (VervalPD) Kemdikbud. Aplikasi VervalPD dapat diakses melalui alamat http://vervalpdnew.data.kemdikbud.go.id/

6. Sinkronisasi E Manja dan PDUN


Data pada Aplikasi Emis Manajemen UN (E-Manja) akan disinkronkan dengan aplikasi PDUN. Sinkronisasi terhadap perubahan data bisa membutuhkan waktu hingga 1 x 24 jam. Karena itu, setelah melakukan perubahan data melalui E-Manja, madrasah dapat mengecek perubahan tersebut sudah tersinkronkan dengan PDUN atau belum.

Aplikasi PDUN dapat diakses melalui alamat http://pdun.data.kemdikbud.go.id/

Terkait dengan panduan cara mengerjakan PDUN akan dibahas dalam artikel tersendiri.

Demikianlah hal-hal terkait dengan panduan cara mengerjakan E-Manja serta solusi atas permasalahan yang sering dijumpai dalam aplikasi Emis Manajemen UN ini.


Thursday, December 12, 2019

Edaran Mendikbud No. 14 Tahun 2019 Tentang Penyederhanaan RPP

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nadiem Anwar Makarim, Senin (10/12/19) mengeluarkan Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Surat edaran yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia ini, sesuai namanya, dimaksudkan untuk menyederhanakan format penyusunan RPP sehingga lebih efisien, efektif, dan berorientasi pada siswa.

Terkait dengan penyusunan RPP yang sering kali dianggap terlalu banyak memuat komponen sehingga memberatkan guru dalam penyusunannya. Sebagaimana Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 22 Tahun 2016, RPP memang harus memuat 13 komponen.

Ketigabelas komponen tersebut adalah (1) identitas sekolah, (2) identitas mata pelajaran atau tema/subtema (3) kelas dan semester (4) materi pokok (5) alokasi waktu (6) tujuan pembelajaran, (7) Kompetensi dasar (KD) dan indikator pencapaian kompetensi (8) materi pembelajaran (9) metode pembelajaran (10) media pembelajaran (11) sumber belajar (12) langkah-langkah pembelajaran (13) penilaian hasil pembelajaran.

Edaran penyederhanaan RPP

Komponen penyusunan sebagaimana dalam PP Mendikbud Nomor 22 Tahun 22 tersebut dirasakan terlalu banyak. Hal ini mengakibatkan banyak guru yang harus menghabiskan waktu yang cukup banyak dalam menyusun RPP, padahal seharusnya waktu tersebut bisa lebih difokuskan pada kegiatan persiapan dan evaluasi proses pembelajaran itu sendiri.

Karenanya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan perlu untuk mengeluarkan surat edaran kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang ditembuskan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia.

Surat edaran bernomor 14 Tahun 2019 tentang Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran itu memuat empat poin yang terdiri atas:

  1. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dilakukan dengan prinsip efisiensi, efektif, dan berorientasi pada murid.
  2. Bahwa dari 13 (tiga belas) komponen RPP yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, yang menjadi komponen inti adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah (kegiatan) pembelajaran, dan penilaian pembelajaran (assessment) yang wajib dilaksanakan oleh guru, sedangkankomponen lainnya bersifat pelengkap.
  3. Sekolah, kelompok guru mata pelajaran sejenis dalam sekolah, Kelompok Kerja Guru (KKG)/ Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), dan individu guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP secara mandiri untuk sebesar-besarnya bagi keberhasilan belajar murid.
  4. Adapun RPP yang telah dibuat guru dapat digunakan dan dapat pula disesuaikan sesuai poin 1, 2, dan 3.

Apa yang dimaksud dengan prinsip efisien, efektif dan berorientasi pada murid?

Efisien berarti penulisan RPP dilakukan dengan tepat dan tidak, menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Efektif berarti penulisan RPP dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan berorientasi pada murid berarti penulisan RPP dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan, ketertarikan, dan kebutuhan belajar murid di kelas.

Berdasarkan edaran tersebut, bisa saja RPP disusun dengan singkat, bahkan hanya satu halaman saja. Asalkan tetap sesuai dengan prinsip efektif, dan berorientasi pada murid. Pun dengan format penulisan RPP. Guru diberi kebebasan untuk membuat, memilih, mengembangkan, dan menggunakan RPP sesuai dengan prinsip efektif, dan berorientasi pada murid.

Terkait dengan RPP yang telah ada, guru dapat tetap menggunakannya. Pun dapat juga melakukan modifikasi format.

Berapa komponan RPP yang diharapkan oleh surat edaran ini? Sesuai poin kedua, ada tiga komponen inti dalampenyusunan RPP. Ketiganya yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran (kegiatan), dan penilaian pembelajaran (asesmen). Sedang komponen-komponen lainnya bersifat pelengkap. Tujuan pembelajaran ditulis dengan merujuk kepada kurikulum dan kebutuhan belajar murid. Sedang komponen kegiatan belajar dan asesmen ditulis secara efisien.

Untuk lebih mendalami edaran Menteri Pendidikan terkait penyederhanaan RPP ini silakan unduh dan baca Surat Edaran Mendikbud Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.

Surat Edaran dapat tersebut dapat DIUNDUH DI SINI.

Dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mendikbud ini diharapkan momok penyusunan RPP selama ini bisa teruraikan sehingga penyusunan RPP akan lebih  efisiensi, efektif, dan berorientasi pada murid. Tentunya, implementasi Surat Edaran Mendikbud Nomor 14 Tahun 2019 ini tetap menunggu aksi nyata dari seluruh jajaran Kemendikbud hingga tingkat terbawah.

Wednesday, November 6, 2019

Jadwal Ujian Nasional SMA/MA 2020 (UNBK/UNKP)

Badan Standar Pendidikan Nasional (BSNP) telah menetapkan jadwal resmi pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2019/2020 untuk jenjang SMA/MA dan Kejar Paket C dan yang sederajat. Baik untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) maupun Ujian Nasional Berbasis Pensil dan Kertas (UNKP).

Penetapan jadwal Ujian Nasional Tahun 2020 tersebut disampaikan melalui Surat BSNP Nomor 0110/SDAR/BSNP/IX/2019 tertanggal 24 September 2019. Surat ini, sesuai dalam pokok suratnya, memuat tentang Jadwal Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2019/2020.

BSNP atau Badan Standar Nasional Pendidikan merupakan lembaga mandiri, profesional, dan independen yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi pelaksanaan standar nasional pendidikan. Dimana salah satunya adalah terkait pelaksanaan Ujian Nasional yang diselenggarakan di setiap tahunnya.

Jadwal UNBK SMA 2020

Sebagaimana jadwal yang terdapat dalam lampiran surat BSNP tersebut, Ujian Nasional untuk jenjang Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah akan diselenggarakan pada tanggal 30 Mei hingga 2 April 2020. Sedang untuk jenjang Kejar Paket C akan dilaksanakan pada tanggal 4 - 7 April 2020.

Baca Juga : Jadwal UAMBN Tahun Pelajaran 2019/2020

Surat edaran BSNP tersebut tidak hanya memuat jadwal Ujian Nasional untuk SMA dan MA saja. Namun jugu memuat jadwal ujian untuk berbagai jenjang lainnya, yang meliputi:

  • Jadwal UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) SMK/MAK
  • Jadwal UNBK SMA/MA/Ulya (termasuk SPK-Satuan Pendidikan Kerjasama)
  • Jadwal UNBK Paket C 
  • Jadwal UNBK Susulan SMK/MAK/MA/SMAK/SMTK/Ulya
  • Jadwal UNBK Susulan Paket C
  • Jadwal UNBK SMP/MTs/Wustha/Paket B
  • Jadwal UNBK Susulan SMP/MTs/Wustha/Paket B
  • Jadwal UNKP (Ujian Nasional berbasis Kertas dan Pensil) SMA/MA/Ulya/Paket C (termasuk SPK-Satuan Pendidikan Kerjasama)
  • Jadwal UNKP Susulan SMA/MA/Ulya/Paket C 
  • Jadwal UNKP SMP/MTs/Wustha/Oaket B dan SMPLB
  • Jadwal UNKP Susulan SMP/MTs/Wustha/Oaket B dan SMPLB
  • Jadwal UN Pendidikan Kesetaraan di Luar Negeri

Jadwal UNBK SMA/MA


Berdasarkan surat BSNP No: 0110/SDAR/BSNP/IX/2019, tentang Jadwal Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2019/2020, jadwal UNBK untuk SMA/MA//SMAK/SMTK/Utama Widya Pasraman/Ulya adalah sebagai berikut:

Hari & Tanggal Sesi Waktu Mata Pelajaran
Senin, 30 Maret 2020 1 07.30 – 09.30 Bahasa Indonesia
2 10.30 – 12.30
3 14.00 – 16.00
Selasa, 31 Maret 2020 1 07.30 – 09.30 Matematika
2 10.30 – 12.30
3 14.00 – 16.00
Rabu, 1 April 2020 1 07.30 – 09.30 Bahasa Inggris
2 10.30 – 12.30
3 14.00 – 16.00
Kamis, 2 April 2020 1 07.30 – 09.30 Satu mata pelajaran jurusan yang diujikan
2 10.30 – 12.30
3 14.00 – 16.00
**) Peserta UN pada SPK memilih satu mata pelajaran jurusan dari IPA, IPS, Bahasa, atau Keagamaan yang diujikan dalam UN

Sedang Jadwal UNBK Paket C adalah sebagai berikut:

Hari & Tanggal Sesi Waktu Mata Pelajaran
Sabtu, 4 April 2020 1 07.30 – 09.30 Bahasa Indonesia
2 10.30 – 12.30
3 14.00 – 16.00
Minggu, 5 April 2020 1 07.30 – 09.30 Matematika
2 10.30 – 12.30
3 14.00 – 16.00
Senin, 6 April 2020 1 07.30 – 09.30 Bahasa Inggris
2 10.30 – 12.30
3 14.00 – 16.00
Selasa, 7 April 2020 1 07.30 – 09.30 Satu mata pelajaran jurusan yang diujikan
2 10.30 – 12.30
3 14.00 – 16.00

Jadwal UNKP SMA/MA/Paket C


Jadwal Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil (UNKP) Tahun Pelajaran 2019/2020 untuk jenjang SMA/MA/SMAK/SMTK/Utama Widya Pasraman/Ulya/Paket C adalah sebagai berikut:

Hari & Tanggal Pukul Mata Pelajaran
Senin, 30 Maret 2020 07.30 – 09.30 Bahasa Indonesia
Selasa, 31 Maret 2020 07.30 – 09.30 Matematika
Rabu, 1 April 2020 07.30 – 09.30 Bahasa Inggris
Kamis, 2 April 2020 07.30 – 09.30 Satu mata pelajaran jurusan yang diujikan **)

Jadwal Ujian Nasional Susulan 


Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Susulan untuk SMK/MAK/SMA/MA/SMAK/SMTK/Utama Widya, diselenggarakan pada:

1. Senin, 6 April 2020
  • 07.30 – 09.30 : Bahasa Indonesia
  • 10.30 – 12.30 : Matematika
2. Selasa, 7 April 2020
  • 07.30 – 09.30 : Bahasa Inggris
  • 10.30 – 12.30 : Teori Kejuruan / Satu mata pelajaran jurusan yang diujikan 

Jadwal UNBK Susulan Paket C

1. Senin, 27 April 2020
  • 07.30 – 09.30 : Bahasa Indonesia
  • 10.30 – 12.30 : Matematika
2. Selasa, 28 April 2020
  • 07.30 – 09.30 : Bahasa Inggris
  • 10.30 – 12.30 : Teori Kejuruan / Satu mata pelajaran jurusan yang diujikan 

Jadwal UNKP Susulan SMA/MA/SMAK/SMTK/Utama Widya Pasraman/Ulya/Paket C

1. Senin, 6 April 2020
  • 07.30 – 09.30 : Bahasa Indonesia
  • 10.30 – 12.30 : Matematika
2. Selasa, 7 April 2020
  • 07.30 – 09.30 : Bahasa Inggris
  • 10.30 – 12.30 : Teori Kejuruan / Satu mata pelajaran jurusan yang diujikan 

Untuk lebih lengkapnya terkait jadwal Ujian Nasional SMA dan MA Tahun 2020 sila unduh Surat BSNP Nomor 0110/SDAR/BSNP/IX/2019 tentang Jadwal Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2019/2020, DI SINI.


Saturday, November 2, 2019

Kisi-Kisi UAMBN 2019/2020 untuk MTs dan MA

Seiring dengan semakin dekatnya penyelenggaraan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional Tahun 2020, Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama telah menerbitkan berbagai regulasi yang mengatur UAMBN. Salah satunya adalah penetapan Kisi-Kisi Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN) Tahun Pelajaran 2019/2020. Kisi-kisi ini ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5793 Tahun 2019 tentang Kisi-Kisi Kisi-Kisi Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional Tahun Pelajaran 2019/2020.

Sebelumnya juga telah diterbitkan Prosedur Operasional Standar (POS) UAMBN Tahun Pelajaran 2019/2020 melalui SK Ditjen Pendis Nomor 5791 Tahun 2019 tentang Prosedur Operasional Standar Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional Tahun Pelajaran 2019/2020. Sesuai namanya, aturan ini memuat tentang POS UAMBN Tahun 2020 dan Jadwal UAMBN Tahun 2020.

Kisi-Kisi UAMBN 2019/2020

Di samping itu juga SK Ditjen Pendis Nomor 5794 Tahun 2019 tentang Kisi-Kisi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab Tahun Pelajaran 2019/2020. Baca: Kisi-Kisi USBN PAI dan Bahasa Arab MI, MTs, MA, 2019/2020

UAMBN atau Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional adalah kegiatan pengukuran dan penilaian pencapaian standard kompetensi lulusan mata pelajaran Pendidikan Agama islam dan Bahasa Arab untuk jenjang MTs dan MA secara nasional.

Sebagaimana tertuang dalam POS UAMBN 2020, UAMBN Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2019/2020 akan dilangsungkan pada 9 - 11 Maret 2020. Sedang pada jenjang Madrasah Aliyah akan dilaksanakan pada 2 - 4 Maret 2020.

Mata Pelajaran yang akan diujikan dalam UAMBN ini meliputi Al Quran Hadis, Fikih, dan Sejarah Kebudayaan.

Unduh Kisi-Kisi UAMBN Tahun 2019/2020


SK Ditjen Pendis Nomor 5793 Tahun 2019 ini, dalam lampirannya, memuat isi-kisi Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional jenjang Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan kisi-kisi Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional jenjang Madrasah Aliyah (MA).

Kisi-kisi soal UAMBN merupakan acuan pengembangan dan penyusunan soal UAMBN yang dibuat berdasarkan kriteria pencapaian Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, dan kurikulum yang berlaku. Sehingga dari kisi-kisi ini dapat dilihat ragam dan bentuk soa, ruang lingkup materi, dan indikator dari masing-masing soal yang akan digunakan dalam Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional.

Lampiran SK Ditjen ini secara lengkap, memuat:

  • Kisi-Kisi UAMBN Al Quran Hadis untuk jenjang MTs
  • Kisi-Kisi UAMBN Fikih untuk jenjang MTs
  • Kisi-Kisi UAMBN Sejarah Kebudayaan Islam untuk jenjang MTs
  • Kisi-Kisi UAMBN Al Quran Hadis untuk jenjang MA (Peminatan MIPA, IPS, Bahasa, dan Keagamaan)
  • Kisi-Kisi UAMBN Fikih untuk jenjang MA (Peminatan MIPA, IPS, Bahasa, dan Keagamaan)
  • Kisi-Kisi UAMBN Sejarah Kebudayaan Islam untuk jenjang MA (Peminatan MIPA, IPS, Bahasa, dan Keagamaan)


Untuk mengunduh SK Ditjen Pendis Nomor 5793 Tahun 2019 tentang Kisi-Kisi UAMBN Tahun Pelajaran 2019/2020 ini, gunakan tautan di bawah ini.

Kisi-Kisi UAMBN Tahun Pelajaran 2019/2020, UNDUH DI SINI (16 MB)

Mengingat pentingnya kisi-kisi UAMBN Tahun 2020 ini dalam rangka persiapan peserta didik untuk menghadapi Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional, silakan untuk mengunduh dan mencermati setiap butir dalam kisi-kisi tersebut. Tentu, agar persiapan calon peserta UAMBN lebih terfokus pada materi-materi yang diujikan. Sehingga dalam pelaksanaannya kelak, peserta akan mampu mendapatkan hasil yang maksimal.

Monday, October 28, 2019

Download SK Hasil Akreditasi Sekolah/Madrasah 2019

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M) telah melaksanakan visitasi di berbagai sekolah dan madrasah se-Indonesia. BAN S/M pun, baru-baru ini telah merilis pengumuman terkait hasil akreditasi Sekolah/Madrasah selama tahun 2019. Surat Keputusan terkait hasil akreditasi tersebut dapat diunduh langsung oleh masing-masing sekolah/madrasah.

Sebagaimana Ayo Madrasah lansir dari situs resmi BAN S/M, pengumuman hasil akreditasi ini merupakan bentuk transparansi informasi bagi masyarakat status dan peringkat akreditasi sekolah/madrasah. Oleh karena itu, BAN S/M, mengumumkan hasil akreditasi kepada sekolah/madrasah, masyarakat, dan pihak-pihak terkait. Pengumuman ini memuat sekaligus hasil akreditasi untuk tahap 1, 2, 3, dan 4

Hasil Akreditasi 2019

Dari pengamatan Ayo Madrasah di laman bansm.kemdikbud.go.id (29/10/2019), pengumuman SK hasil akreditasi Sekolah/Madrasah 2019 ini memuat pengumuman hasil akreditasi di 23 provinsi di Indonesia.

Provinsi-provinsi yang mengumumkan penetapan hasil akreditasi tersebut meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Kemudian Sumatera Selatan, Lampung, dan Kep. Bangka Belitung. Juga provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Selanjutnya adalah pengumuman dari provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Tidak ketinggalan untuk provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulaw3esi Tenggara, dan Sulawesi Barat.

Unduh Hasil Lengkap Akreditasi Sekolah/Madrasah 2019


Surat Keputusan terkait penetapan Hasil Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2019 dapat diunduh dengan mengklik tautan di bawah ini.

No Provinsi Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5
1 Aceh Unduh SK-1 Unduh SK-2
2 Sumatera Utara Unduh SK-1 Unduh SK-2
3 Sumatera Barat Unduh SK-1
4 Riau Unduh SK-1
5 Jambi
6 Sumatera Selatan Unduh SK-1
7 Bengkulu
8 Lampung Unduh SK-1
9 Kep. Bangka Belitung Unduh SK-1
10 Kepulauan Riau
11 DKI Jakarta Unduh SK-1 Unduh SK-2
12 Jawa Barat Unduh SK-1 Unduh SK-2 Unduh SK-3
13 Jawa Tengah Unduh SK-1 Unduh SK-2 Unduh SK-3
14 DI Yogyakarta
15 Jawa Timur Unduh SK-1 Unduh SK-2 Unduh SK-3 Unduh SK-4
16 Banten Unduh SK-1
17 Bali
18 Nusa Tenggara Barat Unduh SK-1
19 Nusa Tenggara Timur Unduh SK-1
20 Kalimantan Barat Unduh SK-1
21 Kalimantan Tengah Unduh SK-1
22 Kalimantan Selatan Unduh SK-1
23 Kalimantan Timur Unduh SK-1
24 Kalimantan Utara
25 Sulawesi Utara Unduh SK-1
26 Sulawesi Tengah Unduh SK-1
27 Sulawesi Selatan Unduh SK-1
28 Sulawesi Tenggara Unduh SK-1
29 Gorontalo
30 Sulawesi Barat Unduh SK-1
31 Maluku
32 Maluku Utara
33 Papua
34 Papua Barat

Sedang jika ingin mengunduh sertifikat atau piagam akreditasi, simak caranya di Cara Download Sertifikat Akreditasi

Itulah daftar SK Penetapan Hasil Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahap 1, 2, 3, dan 4 Tahun 2019. Silakan bagi yang membutuhkan untuk mengunduhnya.